Klepto-Patrimornial Thailand dan Tegasnya Malaysia Terhadap IMF

08:33

Privatisasi ala Post Washington Consensus banyak dipengaruhi ole Joseph Stiglitz. Ia melihat bahwa dalam menerapkan kebijakan privatisasi, suatu negara juga ahrus menerapkan kebijakan yang adil dan optimal. Kompetisi akan dapat menjaga keberlangsungan dan efektivitas praktik privatisasi. Sebaliknya, adanya privatisasi juga akan mendorong actor negara untuk selalu berinovasi dalam menciptakan kebijakan kompetisi yang adil. Sifat keadilan ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara dapat merespons adanya market imperfection dalam sistem ekonomi global. Stiglitz melihat bahwa dalam merespons ketidaksempurnaan pasar tersebut, negara harus melakukan mekanisme regulatory state selainjuga untuk menerapkan anti-trust competition policy sebagai komponen penguatnya. 
Konsepsi post Washington consensus selalu menekankan bahwa setiap negara mempunyai tingkat kapabilitas yang berbeda-beda. Hal ini ini dintentukan antara lain oleh unsur historis dari perkembangan ekonomi politik negara bersangkutan. Sukses suatu negara dalam dalam merepkan kebijakan privatisasi akan sangat ditetukam oleh faktor path-dependence negara tersebut dalam melihat perkembangan sejarah kebijakan ekonomi politiknya. Dengan demikian, privatisasi dalam perspektif post Washington consensus tidak boleh merupakan satu pakem kebijakan yang berlaku seragam untuk seluruh kawasan dan negara. Jeffrey Sach menyebutnya sebagai kebijakan yang bersifat on the ground solutions.
Dalam lingkup negara-negara Asia tenggara, kapabilitas negara dalam melakukan praktik privatisasi bisa dianalisis dari tiga hal. Pertama, kemampuan negara tersebut merespons dan bangkit dari krisis Asia 1997-1998. Kedua, bagaimana negara tersebut menanggapi tawaran dana segar IMF. Ketiga, sejauh mana privatisasi tetap menguntungkan bagi sektor dan kelompok usaha lokal, serta kemudahan masyarakat untuk memperoleh akses ke sektor yang telah diprivatisasi.
Asia Tenggara terdiri dari kelompok negara yang sangat bervariasi, baik dari segi strong state maupun weak state. Pada kesempatan yang baik ini saya sempatkan untuk mengulas 2 negara yang sangat berbeda karakteristiknya yaitu Thailand dan Malaysia. Saat Thailand bersedia menerima bantuan luar negeri yang disodorkan oleh IMF, Malaysia justru menolaknya. Dari ruang determinan ini, akan dapat dilihat bagaimana pola path-dependence masing-masing negara dalam kebijakan ekonomi-plotiknya untuk segera lepas dari krisis dan bagaimana praktik privatisasi yang diterapkan oleh keduanya berhasil memajukan tingkat kompetitif sektor usaha lokal.

Privatisasi di Thailand

Bila Chalmers Johnson membagi jenis negara menjadi developmental state dan regulatory state, maka Thailand lebih tepat digolongkan sebagai predatory state. Klaim ini secara tegas dinyatakan oleh Somboon Siriprachai dalam kajiannya yang melihat bahwa kondisi predatory state di Thailand antara lain dipengaruhi oleh empat faktor mendasar yang telah mengakar secara historis, baik dalam struktur birokrasi maupun perekonomian dan industri. Pertama, penguasaan struktur tertinggi pemerintahan Thailand oleh elite militer, kelompok-kelompok-kelompok pebisnis (kususnya dari etnis tionghoa), dan birokrat. Ketiga kelompok tersebut cenderung melindungi kepentingannya masing-masing, sehingga melalaikan tugas mereka untuk menyediakan tugas pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan air bersih, dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat.
Kedua, tidak adanya produk hukum dan kebijakan yang efektif menyangkut kehidupan masyarakat. Penyebabnya adalah sikap arogan dan tida demokratis birokrat pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, pembuat kebijakan tidak dapat memisahkan antara tanggung jawab pemerintahan dengan kepentingan bisnisnya. Ketiga, kenyataan bahwa struktur birikrasi Thailand akar sejarah dan dari sistem Thai Sakdina yang sanagt feodal. Hal ini membuat pejabat negara cenderung berperilaku otokratik. Faktor in juga diperkuat oleh isitem kerajaan yang sampai saat ini masih berlaku. Siriprachai melihat bahwa kondisi ini cenderung memunculkan sikap klepto-patrimornial (bisa diartikan sebagai pemerintahan yang menggunakan segenap kekuasaaannya untuk mengeksploitasi sumbr daya negara. Bahkan bisa diartikan sebagai negara yang dipimpin oleh sekelompok bandit, dan hirarkinya bersifat turun menurun) dalam pemerintahan. Keempat, ketidakmampuan pemerintahan Thailand untuk menumbuhkan iklim kewirausahaan di kalangan pebisnis lokal, yang membuat negara tidak bisa memberdayakan usaha lokal untuk tujuan substitusi impor. Masyarakat lokal Thailand hanya menguasai sedikit saja bidang-bidang usaha. Selebihnya dikuasai oleh etnis tionghoa yang cenderung tidak loyal kepada pembangunan negara.
Andrew MacIntyre mencatat bahwa tuduhan skandal korupsi selalu mencuat di tiap akhir-akhir masa pemerintahan di Thailand, terutama sejak pemerintahan era Banharn Silapa-archa, Chuan Leekpai, Chatichai Choonhavan, hingga Chavalit Yong Chaiyudh. Premis makin diperkuat dengan adanya skandal penghindaran pajak sejumlah AS$ 2 Miliar oleh perusahaan Shin Corp. milik Taksin Shinawatra, PM Thailand yang digulingkan, saat melakukan proses privatisasi perusahaannya tersebut. Thaksin juga diprotes atas dijualya perusahaan tersebut kepada perusahaan telekomunikasi terbesar singapura Temasek. Shin Corp merupakan perusahaan keluarga Shinawatra yang menguasai sektor telekomunikasi, energy, dan manufaktur terbesar di Thailand.
Setelah terpukulnya mata unag baht pada 1997 yang mengawali dimualinya krisis Asia, Thailand terpaksa melakukan perombankan sistem ekonomi-politiknya. Michael Johnson melihat bahwa negra berkembang cenderung mangalami transisi sektor ekonomi dan politik secara bersamaan. Implikasinya, institusi-institusi negara yang menopang kedua sektor tersebut bisa makin melebah akibat kondisi tidak stabil yang dimunculkan dari proses tersebut. Dalam koteks Thailand, perubahan-perubahan tersebut secara khusus distimulasi oleh turunnya dana bantuan luar negeri yang disalurkan oleh IMF, yang mensyaratkan perlunya perombakan kebijakan ekonomi makri Thailand. Dan privatisasi merupakan salam satu syarat penurunan dan bantuan tersebut.
Pemerintah Thailand merumuskan kebijakan yang menyangkut praktik privatisasi sejak September 1998, namanya Master Plan for State Enterprise Sector Reform. Focus kebijakan ini adalah menggelar reformasi besar-besaran terhadap sektor telekomunikasi, transportasi, air dan sektor energy di Thailand. Selain itu, 29 perusahaan di sektor industri dan perdagangan juga akan didivestasi. Master Plan for State Enterprise Corporatization Act tahun 1999. Kebijakan ini mengatur koridor-koridor proses konversi perusahaan negara ke perusahaan swasta. Korporatisasi


Catatan diatas sebagai awal pelaksanaan privatisasi. Pada dasarnya,yang dimaksud dengan korporatisasi adalah proses dimana perusahaan milik negara menyesuaikan struktur internalnya terhadap perusahaan swasta yang masuk bursa. State Enterprise Corporatization Act memperbolehkan BUMN memproses dan mengajukan pergantian kepemilikan saham untuk kemudian diberikan kepada publik. Kedua kebijakan ini, baik Master Plan for State Entreprise Reform maupun Corporatization Act, mempunyai keterkaitan erat dengan Letter of Intent IMF 14 Agstus 1997. Dalam LoI tercantum, antara lain: 
  1. Bahwa medium term framework dalam segala agenda ekonomi makro Thailand pada masa krisis mencakup : reformasi jasa public, dan pelaksanaan privatisasi. Privatisasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi, mewujudkan corporate governance, dan menarik makin banyak perputaran modal  
  2. Pada tahap awal, focus ditujukan pada reformasi jasa public terlebih dahulu. Selain itu, langkah selanjutnya adalah meningkatkan pertisipasi sektor swasta dalam kepemilikan sektor-sektor transportasi dan energy di bawah paying pelaksanaan operate-transfer arrangements. Pada tahap berikutnya, Thailand melaksanakan korporatisasi dan privatisasi di sektor energi, transportasi,barang-barang publik dan komunikasi
  3. Diproyeksikan bahwa pada 1997-1998 thailand juga elah memprivatisasi sektor penerbangan lokal dan meluaskan koridor privatisasi ke dalam sektor listrik, telekomunikasi dan energi/gas.
  4. Untuk melaksanakan program privatisasi di atas, Thailand harus merumuskan dan menerapkan berbagai peraturan kebijakan yang sala satunya adalah pembentukan kerangka hukum koporatisasi.
Dalam Master Plan for State Enterprise, proyeksi sektor usaha yang menjadi target privatiasasi pemerintah Thailand sama persis dengan yang diajukan oleh IMF pad LoI 14 agustus 1997, yaitu telekomunikasi, energi, transportasi dan air. Dalam praktiknya, selama kurun waktu tahun 1997-1998, Thailand melakukan 3 Praktik privatisasi massif terhadap 3 sektor usaha terbesar di Thailand, yaitu Eastern Water Resources Development And Manajement yang bergerak di bisang inrastruktur pelayanan air bersih, petroleum Authority Of Thailand Exploration And Production (PTTEP) yang bergerak di bisang sektor energi minyak dan gas, serta Electricity Generating Company (Egcomp) yang bergerak di bidang pembangkit listrik.

You Might Also Like

0 komentar