Ekonomi “ Primitif ”

18:30


Basis bahan baku kita lemah. Terbukti dengan menghilangnya bahan baku rotan dari Kalimantan dan sumatera yang diisukan telah diekspor ke negeri panda. Para perajin rotan Cirebon mengeluh karena sulitanya pasokan tersebut. Asosiasi industri pemebelan dan kerajinan Indonesia (ASMINDO) dan Asosiasi mebel dan kerajinan rotan Indonesia (AMKRI) kemudian mendatangi pemerintah untuk menyelamatkan para perajin domestik. Dari data yang dilansir, kerajinan berbasis rotan telah tertekan hingga 30% akibat serangan industri mebel dari china yang lebih murah. Tentu saja ini merupakan kerugian bagi kita. Setiap bulan china mampu mengimpor kerajinannya hingga 3000 kontainer, ini benar benar sudah meresahkan masyarakat perajin kita. Basis masalah disini adalah mengapa pemerintah lebih mengedapankan ekspor bahan mentah ke luar negeri dibanding dengan memenuhi permintaan domestik.
            Dirjen kepabeanan mengatakan dalam sebuah tulisan di media, bahwa ada kesimpang siuran informasi antara kementrian perdagangan dan perindustrian. kementrian perdagangan menilai bahwa pasokan rotan ke negeri panda perlu dilakukan mengingat cadangan rotan domestik masih dapat terpenuhi. Berbeda dengan kementrian perindustrian, mereka menilai bahwa pasokan tersebut merupakan kesalahan fatal, kita diibaratkan seperti memberikan “ peluru “ kepada musuh untuk membunuh kita. Perbedaan data yang dimilki kemendag dan kemendus inilah yang menjadi faktor lainnya. Kasus lain kesimpang siuran birokrasi kita adalah masalah garam. Kementrian perikanan merasa telah “dikhianati” oleh kementrian perdagangan yang berani mengimpor garam dari Venezuela karena mereka menilai cadangan garam domestic telah menurun. Anggapan tersebut dibantah habis oleh fadel Muhammad, yang menyatakan bahwa cadangan garam domestik masih tercukupi bahkan melimpah. Menurutnya, impor garam tersebut telah menggiring para petani garam ke karang kematian. Entah bagaimana menilainya, selalu saja ada masalah dengan kebijakan yang dilakukan oleh kementrian perdagangan kita. Kasus kentang demikian, pasokan kentang dari china dan Bangladesh ke daerah daerah pemasok kentang seperti banjarnegara, pangalengan, sumatera barat benar benar telah “mengebiri” petani domestik kita. Pemerintah sedang berpihak kepada siapa?
            Kajian utama saya bukan pada kerancuan kebijakan perdagangan dan perindustrian, namun lebih pada lemahnya politik perdagangan dan perindustrian kita. Bangsa kita kaya akan rempah dan bahan baku mentah. Namun yang menjadi masalah adalah, aktivitas perdagangan kita hanya bersandar pada indusri pengolahan. Ekspor kita ke Negara Negara lain merupakan eskspor bahan mentah bukan manufaktur yang memiliki nilai tambah. Baiklah bila kementrian partanian mencatat kemajuan yang fantastis untuk aktivitas ekspor kita yang naik hingga 16,6 % dikuartal ketiga, namun core perdagangannya adalah bahan mentah. Indonesia lemah pada pendayagunaan sumber daya alam dari pengolahan ke manufaktur. Padahal dalam rancangan pembangunan jangka panjang (RPJP) dan menengah (RPJM) yang dikuatkan dengan MP3I, pemeritah melarang untuk penjualan bahan bahan mentah ke luar negeri. Lagi lagi pemerintah kita tidak konsisten. Payahnya. Indonesia memang diuntungkan dengan aktivitas ekspornya namun kenaikan ekspor tersebut diikuti dengan laju impor bahan baku dari Negara yang sama. Ini paradoks, paradoks klasikal. Membentuk satu aktivitas ekonomi “primitif”.
            Saya kutip ekonomi “primitive” dalam sebuah pemaparan khas peneliti INDEF. Aktivitas perdagangan bahan mentah adalah aktivitas zaman “baheula”, zaman kolonialis. Sudah bukan zamannya lagi pemerintah melakukan hal itu, harus adalah aksi melakukan pengolahan SDA kita menjadi industry yang bernilai tambah. Kementrian perdagangan kita mengatakan bahwa pasokan SDA kita keluar negeri merupakan keniscayaan sebagai Negara yang menganut azasi global. Saya kira kalw memang belum siap bertarung untuk apa menantang, ujung ujungnya kita sendiri yang akan terkapar. Pertarungan ekonomi ini perlu strategi yang jelas dan konsisten. Laju birokrasi antar sektor perlu dikuatkan. Sangat memalukan sekali bila terjadi hal miskomunisi antar lembaga pemerintah apalagi diketahui oleh masyarakat dunia, seakan kita telah mencoreng wajah kita kehadapan dunia. Tidak tahu malu.
            Perlunya rekalkulasi liberalisasi adalah keniscayaan. Belum saatnya bangsa ini mengobral kekayaanya kepada Negara lain. Pengelolaan SDA kita selalu saja dilakukan oleh investor asing, sehingga nisbah yang kita terima tidak seberapa. Sampai kapan bangsa kita dirampok orang. Lagi lagi ekonomi primitif. Catatan mengenai rekalkulasi ini saya tuliskan kedalam beberapa sebab, Pertama, belum terdapat komitmen yang kuat dan keserasian ide untuk pengembangan sektor industry pengelolaan. Kedua, industi pengolahan sebagian tidak berbasis sumber daya ekonomi domestic, sehingga tergantung dari bahan baku impr. Ini menyebabkan daya saing industri menjadi berkurang dan nisbah ekonomi jatuh ke Negara lain. Ketiga, belum ada pemihakan yang kuat kepada investor domestic (menengah dan kecil) sebagai pemain inti dalam sektor industri. Keempat, kebijakan liberalisasi yang dilakukan tanpa kalkulasi yang tepat dan cermat sehingga pasar domestik dibanjiri komoditi impor.
            Kajian ini bukan merupakan provokasi kepada pemerintah, namun merupakan sebuah wacana untuk bergeliat menyelamatkan potensi bangsa. Terima kasih untuk membaca, ditunggu tanggapan anda.

You Might Also Like

0 komentar